Kader PKK Mataram Didorong Kelola Sampah dari Rumah

Mataram, Disway Lombok - Persoalan sampah di Kota Mataram memasuki fase yang membutuhkan penanganan lebih serius. Pembatasan ritase pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok membuat pemerintah mendorong pengelolaan sampah dimulai dari tingkat rumah tangga.

Setiap hari, sekitar 300 hingga 400 ton sampah dihasilkan dari Kota Mataram. Volume tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan keterbatasan ruang dan jumlah penduduk yang terus bertambah.

Ketika kapasitas tempat pembuangan akhir semakin terbatas, pola lama berupa angkut dan buang dinilai tidak lagi cukup untuk menjadi solusi jangka panjang.

Kondisi itu menjadi perhatian Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana.

BACA JUGA:Jelang MotoGP Mandalika, Stok BBM dan LPG NTB Dipantau

Dalam Tasyakuran Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 Tahun 2026, Mohan mendorong kader PKK mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah sejak dari rumah.

Salah satu program yang didorong adalah Tempah Dedoro.

Mohan menegaskan, program tersebut tidak boleh berhenti sebagai konsep atau sekadar menjadi jargon pemerintah. Tempah Dedoro harus dijalankan secara nyata dan memberikan dampak terhadap persoalan sampah di Kota Mataram.

“Tempah Dedoro ini tidak boleh mandek. Saya tidak mau hanya diterangkan ide saja, tidak mau selesai dalam rangka gagasan saja, tetapi ini harus dioperasionalkan dan harus berdampak,” tegas Mohan Jumat (2/10/2026).

BACA JUGA:Rekayasa Lalu Lintas Mataram Jelang Pawai Rider MotoGP 2026, Cek Titik Pengalihannya

Menurut Mohan, pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi bagian penting dalam menghadapi keterbatasan kapasitas TPA.

Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci. Kader PKK dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong perubahan kebiasaan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mohan juga menekankan bahwa persoalan pembangunan di Kota Mataram tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor saja.

PKK, organisasi perangkat daerah (OPD), serta masyarakat harus bekerja dalam satu pola kolaborasi. Berbagai persoalan seperti stunting, kemiskinan, narkoba, kenakalan remaja, kesehatan ibu dan anak hingga persoalan lingkungan dinilai memiliki keterkaitan.

Ia pun mengapresiasi keterlibatan PKK yang selama ini bersinergi dengan sejumlah OPD dalam mendukung program pemerintah.

“Setiap agenda pemerintah, baik isu utama, prioritas maupun lanjutan, semuanya terhubung satu sama lain. Perlu kolaborasi, perlu kolektivitas kita semua,” ujarnya.

TPA Kebon Kongok Mulai Batasi Sampah

Dalam konteks pengelolaan sampah, kolaborasi tersebut dinilai semakin penting seiring diberlakukannya pembatasan ritase pembuangan sampah ke TPA Kebon Kongok.

Pemerintah Kota Mataram kini menghadapi tantangan untuk mengurangi sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.

Artinya, penanganan tidak cukup hanya dilakukan ketika sampah sudah berada di tempat penampungan. Pemilahan dan pengurangan sampah perlu dimulai dari sumbernya, termasuk dari rumah tangga.

Kader PKK diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan tersebut melalui lingkungan keluarga dan komunitas.

Sumber: