Parepare Belajar dari Mataram, PAD dan Data Jadi Sorotan

Mataram, Disway Lombok – Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan data pembangunan yang diterapkan Pemerintah Kota Mataram.

Kunjungan kerja pada Kamis (8/10/2026) itu menyoroti dua hal yang saling berkaitan: optimalisasi pendapatan daerah dan penerapan Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Dalam pertemuan di Ruang Kenari, kedua pemerintah daerah membahas upaya meningkatkan pendapatan sekaligus membangun sistem data yang akurat untuk mendukung kebijakan publik.

BACA JUGA:Pj Sekda Lobar Saepul Ahkam Ingatkan Guru, AI Tak Bisa Gantikan Sentuhan Manusia

Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua daerah untuk bertukar pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar gagasan, dan belajar bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata TGH. Mujiburrahman.

BACA JUGA:Desa Kuta Manfaatkan Energi Surya untuk Angkut Sampah

Dalam pengelolaan PAD, Mataram mengandalkan intensifikasi pajak dengan membenahi basis data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, memperkuat pengawasan dan penagihan, serta memperbaiki administrasi perpajakan.

Digitalisasi menjadi salah satu instrumen yang digunakan. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui QRIS dan virtual account, PANDAWARA, E-PBJT, serta integrasi administrasi pajak reklame dikembangkan untuk mendukung pengelolaan pendapatan.

BACA JUGA:250 Frekuensi Diamankan Jelang MotoGP Mandalika 2026

Pemantauan transaksi secara elektronik juga diperkuat melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah bersama Bank NTB Syariah.

Namun, penerapan sistem digital masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan jaringan hingga literasi digital masyarakat. Perubahan kebiasaan dari pembayaran tunai ke non-tunai juga membutuhkan proses.

Selain pendapatan, pengelolaan data menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Satu Data Kota Mataram telah berjalan sejak 2021 dengan pembagian peran yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta perangkat daerah.

BPS berperan sebagai pembina data, Bappeda sebagai sekretariat, Diskominfo sebagai walidata, sedangkan perangkat daerah bertindak sebagai produsen data.

Sumber: