Proyek SPALDT Mataram Ditargetkan Layani 13.500 KK hingga 2029

MATARAM, DISWAY LOMBOK — Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di Kota Mataram terus berjalan. Proyek yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sanitasi perkotaan ini ditargetkan dapat melayani hingga 13.500 kepala keluarga (KK) secara bertahap hingga 2029.

Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Nusa Tenggara Barat (BPBPK NTB), Prinandes, mengatakan pekerjaan saat ini mencakup pengeboran dan pemasangan jaringan pipa, salah satunya di Jalan Industri. Kawasan Kelurahan Tanjung Karang menjadi salah satu lokasi utama pembangunan.

“Ini masih jalan, perjalanan sampai 2029 selesainya. Tapi kita sudah mulai melaksanakan pekerjaan, salah satunya di Jalan Industri untuk perpipaan,” ujar Prinandes.

BACA JUGA:Ketua DPRD Lombok Barat Hadiri Peresmian 450 Anggota BPD Periode 2026–2034

Pada tahap awal, sistem tersebut ditargetkan melayani 4.000 KK. Selanjutnya, Pemerintah Kota Mataram merencanakan pengembangan layanan untuk menjangkau 9.500 KK tambahan.

Menurut Prinandes, pembangunan SPALDT diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan limbah domestik di tengah keterbatasan lahan dan risiko pencemaran lingkungan. Tanpa penanganan yang memadai, limbah rumah tangga berpotensi mencemari badan air, termasuk sungai dan kawasan pesisir.

Meski demikian, pelaksanaan proyek perpipaan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari potensi gangguan lalu lintas, akses warga menuju rumah dan tempat kerja, hingga penggunaan mesin bor berukuran besar.

BACA JUGA:Unram Susun Desain Rekonstruksi Sade, Keselamatan Jadi Perhatian

Untuk pekerjaan yang berdampak pada bangunan warga, seperti pembongkaran lantai saat pemasangan sambungan pipa menuju kloset, pihak balai menyatakan akan melakukan perbaikan atau rekondisi agar kondisi bangunan kembali seperti semula.

“Kalau rekondisi, ini kami siap. Misalnya pemasangan pipa yang masuk ke rumah sampai ke kloset, jika membongkar lantai, itu langsung kami tangani,” jelasnya.

Adapun kompensasi dalam bentuk uang diterapkan secara selektif, terutama bagi kegiatan usaha yang terdampak pekerjaan. Prinandes mengatakan penghitungan kompensasi melibatkan auditor independen untuk menjaga transparansi dan memastikan prosesnya sesuai ketentuan.

BACA JUGA:Kampung Nelayan Bintaro Mulai Dihuni, Pasar Ikan Ditata

Dari sisi pengerjaan, progres fisik proyek saat ini masih di bawah 10 persen. Pembangunan dibagi ke dalam beberapa paket pekerjaan, dengan nilai kontrak yang telah berjalan sekitar Rp300 miliar. Sementara itu, total kebutuhan anggaran proyek diproyeksikan hingga penyelesaian pada 2029.

Untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, pihak balai juga menyediakan posko atau media center dengan petugas di tingkat kelurahan hingga rukun warga (RW). Warga dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan kendala selama pekerjaan berlangsung.

Sumber: