TGB: Sadap Presiden Bukan Pidana Biasa, Itu Pengkhianatan

MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID – Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi angkat bicara terkait isu penetapan mantan Kapolri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan. Tokoh asal Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut menilai, tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia bukanlah persoalan hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepala negara.

Pernyataan itu disampaikan TGB melalui akun media sosial pribadinya. Dalam unggahannya, ia menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan tersebut harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya.

"Menyadap Presiden Republik Indonesia bukan pidana biasa. Itu pengkhianatan. Pelakunya wajib dihukum seberat-beratnya." tulis TGB dalam unggahan tersebut, Rabu (4/11/2026).

BACA JUGA:PSI NTB Sambut Kabar TGB Merapat, Lalu Budi: Magnet Politik Luar Biasa

Mantan Gubernur NTB dua periode itu juga berharap isu yang mencuat tersebut menjadi momentum untuk melakukan pembenahan terhadap berbagai persoalan buruk yang terjadi di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Semoga ini menjadi momentum pembersihan terhadap hal-hal buruk yang terjadi di tengah kita," tulisnya.

Pernyataan TGB tersebut muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

BACA JUGA:Kapolri Tegas: Jangan mau Dipecah Belah, Persatuan Indonesia Harga Mati

Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara tersebut. Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan dasar penegakan hukum yang sah. 

Kasus ini pun menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan kepala negara sekaligus integritas institusi kepolisian.

Melalui pesannya, TGB berharap pengungkapan perkara tersebut tidak berhenti sebatas proses hukum terhadap para tersangka. Lebih dari itu, ia menginginkan momentum ini menjadi titik awal pembenahan dan pembersihan terhadap berbagai praktik buruk yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat.

Sumber: