Gaji PPPK KLU Tertunggak Sejak Januari, Rp4,8 Miliar Disiapkan

LOMBOK UTARA, DISWAYLOMBOK.ID – Penantian sekitar 400 tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten LOMBOK UTARA (KLU) untuk menerima gaji sejak Januari 2026 segera berakhir. Pemerintah daerah menargetkan pembayaran seluruh hak yang tertunggak dapat dilakukan secara rapel pada pertengahan November ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Sahabuddin mengatakan, proses pembayaran kini memasuki tahap persiapan administrasi. Pemerintah daerah telah menerima rekomendasi dari Pemerintah Provinsi NTB sebagai salah satu tahapan untuk merealisasikan pembayaran.

Selanjutnya, Pemkab KLU menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang menjadi dasar pencairan dana.

BACA JUGA:3.007 PPPK Paruh Waktu Mataram Diperpanjang, Gaji Aman hingga 2027

"Rekomendasi dari pemerintah provinsi sudah kita dapatkan. Sekarang tinggal kita tindak lanjuti dengan penyusunan DPA sebagai dasar untuk melakukan realisasi pencairan," ujar Sahabuddin.

Dia memastikan pembayaran ditargetkan terealisasi pada pertengahan November 2026. Gaji yang belum diterima sejak Januari hingga bulan berjalan akan dibayarkan sekaligus atau dirapel.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Pemkab KLU telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4,8 miliar. Dana itu diperkirakan mencukupi pembayaran hak penghasilan sekitar 400 tenaga kependidikan PPPK.

BACA JUGA:3.007 PPPK Paruh Waktu Mataram Diperpanjang, Gaji Aman hingga 2027

Sahabuddin menjelaskan, keterlambatan pembayaran terjadi karena anggaran untuk kebutuhan tersebut belum dimasukkan dalam APBD murni 2026.

Pemda sebelumnya sempat mempertimbangkan mekanisme pergeseran maupun revisi anggaran. Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan penganggaran membuat opsi tersebut sulit dilakukan, terutama jika harus mengalihkan belanja modal menjadi belanja pegawai.

"Memang kemarin tidak dianggarkan dalam APBD murni. Ada opsi melalui pergeseran atau revisi, tetapi itu tidak bisa dilakukan karena anggaran kita terbatas dan ada aturan yang tidak memperbolehkan pergeseran dari belanja modal ke belanja pegawai," jelasnya.

BACA JUGA:Pemkot Mataram Tunggu Kejelasan Aturan Gaji ASN Lewat Koperasi Merah Putih

Di tengah proses penyelesaian administrasi, Sahabuddin menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kependidikan PPPK yang telah bersabar menunggu hak penghasilan mereka selama berbulan-bulan.

Ia berharap penyusunan DPA segera tuntas sehingga pembayaran tidak kembali tertunda dan dapat direalisasikan sesuai target.

Sumber: