Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat, Terbukti Berhubungan Badan dengan Tahanan

MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID – Polda NTB menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap mantan Kapolsek Dompu, IPDA S. Dia terbukti melanggar kode etik profesi Polri setelah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan seorang tahanan perempuan di lingkungan Polsek Dompu.

Putusan tersebut dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11/2026). Sidang berlangsung selama delapan jam, mulai pukul 14.00 hingga 22.00 WITA, dengan menghadirkan 10 orang saksi.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan putusan tersebut. Dia menegaskan, institusi Polri tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.

BACA JUGA:Polda NTB Bongkar Bengkel Pemalsuan Identitas Kendaraan di Gunungsari

"Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri," ujar Kholid.

Berdasarkan fakta persidangan, pelanggaran yang dilakukan S bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026. Peristiwa tersebut kemudian berlanjut pada Agustus dengan aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu.

Dalam rangkaian pemeriksaan, terungkap pula hubungan badan di luar nikah dengan tahanan perempuan berinisial DR. Perbuatan itu disebut berlangsung di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu.

BACA JUGA:Polda NTB Tunggu Hasil Sidang Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira

Polda NTB juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut.

Atas perbuatannya, majelis KKEP menjatuhkan dua sanksi kepada S. Selain penempatan di tempat khusus (patsus) selama 30 hari, dia juga dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Putusan itu didasarkan pada sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta beberapa pasal dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Meski demikian, S menyatakan banding atas putusan sidang etik tersebut.

Kholid mengatakan, keputusan PTDH merupakan bentuk komitmen pimpinan Polda NTB dalam menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh personel di jajaran Polda NTB agar senantiasa memegang teguh pedoman hidup Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara," pungkasnya.

Sumber: