Ketua DPRD Mataram Dukung Pemberlakuan Jam Malam, Minta PKL Diperhatikan

MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID – Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik mendukung rencana pemberlakuan pembatasan jam malam sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, kebijakan tersebut perlu dibarengi pengawasan di titik rawan serta memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari.

Malik menilai, menjaga keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keluarga, tokoh masyarakat, hingga lingkungan tempat tinggal juga harus terlibat dalam mengawasi aktivitas anak muda, terutama di ruang publik.

"Kita telah melakukan pola-pola komunikasi, baik dengan penduduk maupun dengan masyarakat, supaya kita sama-sama menjaga. Bukan hanya pemerintah saja, termasuk keluarga juga harus menjaga agar tidak lengah terhadap berbagai bahaya," ujar Abdul Malik, Selasa (10/11/2026).

BACA JUGA:Pedagang Pasar Tradisional Mataram Banyak Berhenti, DPRD Desak Disdag Cari Solusi

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pembatasan jam malam perlu dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Pengawasan, menurutnya, harus difokuskan pada lokasi yang dinilai rawan menjadi tempat berkumpulnya anak muda dan berpotensi memicu gangguan keamanan.

"Apa yang disampaikan oleh pemerintah, setelah saya tanyakan kepada beberapa tokoh masyarakat, memang perlu dilakukan secara bertahap. Yang jelas, di mana titik-titik rawan, di situlah pengawasan kita perketat," jelasnya.

Selain memperkuat pengawasan, Malik juga menyoroti pentingnya komitmen para PKL dalam mendukung kebijakan tersebut. Di sisi lain, pemerintah kota diminta membenahi fasilitas pendukung, terutama penerangan jalan umum (PJU) di kawasan yang rawan.

BACA JUGA:Satpol PP Mulai Bongkar Lapak PKL Udayana, Aktivitas Dagang Dibatasi hingga Pukul 23.00

Menurutnya, penerangan yang memadai dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus meminimalkan potensi berkumpulnya massa tanpa pengawasan, khususnya saat hari libur.

Meski mendukung pembatasan jam malam, Malik mengakui kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran bagi PKL yang selama ini mengandalkan pendapatan dari aktivitas malam hari.

Dia menilai, pemerintah perlu mencari titik temu antara kepentingan menjaga keamanan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Kebijakan tersebut diharapkan tidak justru mematikan ruang usaha para pedagang.

"Ini seperti simbiosis mutualisme. Di satu sisi kita ingin aman dan tenteram, namun di sisi lain ada saudara-saudara kita yang mencari rezeki, seperti para PKL. Kita harus sama-sama saling menolong. Artinya, dengan kondusivitas ke depan, mudah-mudahan semua pihak bisa saling memahami dan mencari jalan terbaik bersama," pungkasnya.

Sumber: