Kejari Mataram Kembali Periksa Anggota dan Pengurus PMI Lobar Usai Temukan Indikasi PMH

Kejari Mataram Kembali Periksa Anggota dan Pengurus PMI Lobar Usai Temukan Indikasi PMH

Kasi Intel Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, mengonfirmasi adanya pemeriksaan lanjutan terhadap pihak internal PMI Lombok Barat.-Ryan-

MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID — Penyidik Pidsus Kejari Mataram kembali memeriksa sejumlah saksi dari internal Palang Merah Indonesia (PMI) Lombok Barat dalam pengusutan dugaan penyimpangan pengelolaan dana darah.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi perbuatan melawan hukum (PMH) dalam perkara tersebut.

Kasi Intel Kejari Mataram, Ida Made Oka Wijaya, mengonfirmasi adanya pemeriksaan lanjutan terhadap pihak internal PMI Lombok Barat.

BACA JUGA:Kejari Mataram Geledah Kantor Pertanahan Lombok Barat, Puluhan Dokumen Kasus Korupsi Disita

“Penambahan pemeriksaan saksi dari pihak terkait (PMI Lobar),” katanya kepada Disway Lombok melalui WhatsApp, Rabu (11/11/2026).

Saat ditanya mengenai pihak yang telah dipanggil, Oka menjelaskan bahwa pemeriksaan menyasar anggota dan pengurus PMI Lombok Barat.

Ia juga menyebut penyidik telah memeriksa beberapa orang. Namun, saat ditanya mengenai jumlah saksi, ia belum menyebutkan angka pasti. 

BACA JUGA:Berkas P21, Dua Tersangka Curat Dilimpahkan ke Kejari Mataram

Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mencocokkan keterangan saksi dengan dokumen pengelolaan dana darah tahun 2025.

“Terus melakukan pemeriksaan, saat ini sudah beberapa,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Kejari Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana, mengungkapkan bahwa penyidik telah menemukan indikasi PMH dalam pengusutan perkara tersebut.

Meski demikian, kejaksaan masih menelusuri pihak yang bertanggung jawab serta memastikan ada atau tidaknya kerugian negara. Perkara itu juga masih berada pada tahap penyelidikan.

Kasi Pidsus Kejari Mataram, I Made Juri Imanu, mengatakan penyelidik masih mengumpulkan bahan keterangan dan bukti untuk mengurai dugaan penyimpangan pengelolaan dana darah tersebut.

Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, termasuk pengurus PMI Lombok Barat. Namun, keterangan yang diperoleh sejauh ini dinilai belum cukup untuk menggambarkan perkara secara utuh.

Sumber: