Lalu Hadrian Irfani Bantah Usulkan NTB Mundur dari Tuan Rumah PON 2028
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, membantah kabar yang menyebut dirinya mengusulkan agar NTB mundur sebagai tuan rumah PON XXII 2028.-Istimewa-
MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, membantah kabar yang menyebut dirinya mengusulkan agar NTB mundur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.
Politisi PKB yang akrab disapa Miq Ari itu menegaskan, dirinya justru mendorong agar NTB tetap optimistis menyambut ajang olahraga nasional tersebut. Menurutnya, NTB memiliki pengalaman dan sumber daya untuk menyukseskan penyelenggaraan PON.
Ketua DPW PKB NTB itu menyebut sejumlah agenda olahraga yang pernah digelar di NTB sebagai modal penting. Di antaranya MotoGP 2026 yang menarik puluhan ribu penonton serta Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII 2025.
BACA JUGA:PON 2028, Gubernur NTB Pilih Renovasi Venue Ketimbang Bangun Baru
"Saya nggak pernah mengusulkan agar NTB mundur jadi tuan rumah PON 2028. Tentu semua kerja keras dan semangat untuk mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028 harus kita apresiasi," ujar Miq Ari kepada wartawan, Senin (16/11/2026).
Mengenai kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun, Miq Ari menilai pelibatan pemerintah kabupaten dan kota oleh Pemprov NTB merupakan langkah tepat.
Dia mendorong agar persoalan pembiayaan dibahas bersama dengan mengedepankan semangat gotong royong. Namun, penyelenggaraan PON juga harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.
BACA JUGA:NTB Matangkan Persiapan PON 2028, PB PON Segera Dibentuk
"Saya mengusulkan agar mari bersama-sama kita cari solusi pembiayaan PON 2028 ini. Kita harus tetap bisa jadi tuan rumah berapa pun mampunya kita mengadakan cabor. Sesuaikan dengan kemampuan," tegasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah mengumpulkan seluruh kepala daerah untuk membahas dukungan pembiayaan PON 2028. Pemprov NTB mengajak pemerintah kabupaten dan kota ikut berkontribusi melalui alokasi anggaran maupun skema pembiayaan bersama.
Pembahasan tersebut berlangsung bersamaan dengan proses penyusunan anggaran 2027 dan 2028. Pemerintah daerah ingin memastikan komitmen dukungan dari masing-masing kabupaten dan kota sebelum pembagian pembiayaan ditetapkan.
Iqbal mengatakan, skema pembiayaan masih dalam kajian. Namun, seluruh pemerintah kabupaten dan kota disebut telah menyatakan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan PON.
"Kita masih melakukan penelitian sekarang, tetapi yang penting dari kabupaten/kota itu sudah ada komitmen. Nanti tinggal ditambah dikurangi. Itu yang penting sekarang, kita sama-sama melakukan komitmen. Karena itu nanti juga ada porsi pusat, ada porsi daerah," jelasnya.
Selain pembiayaan, kesiapan venue pertandingan juga menjadi perhatian. Iqbal menegaskan, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas olahraga yang sudah tersedia sesuai arahan Presiden.
Sumber: