DPW PPP NTB Gugat Ketua DPRD ke Pengadilan, Polemik PAW Dua Anggota Memanas

DPW PPP NTB Gugat Ketua DPRD ke Pengadilan, Polemik PAW Dua Anggota Memanas

Tangkapan layar sistem informasi penelusuran perkara pengadilan negeri mataram.-Tangkapan layar SIPP-

MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID — Polemik Pergantian Antarwaktu (PAW) dua anggota DPRD NTB dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki ranah hukum. DPW PPP NTB resmi menggugat Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda ke Pengadilan Negeri (PN) Mataram karena dinilai tidak menindaklanjuti surat keputusan (SK) DPP PPP terkait usulan PAW.

Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 334/Pdt.Sus-Parpol/2026/PN Mtr pada 16 November 2026. Penasihat Hukum DPW PPP NTB, Prof. H. Zainal Asikin, mengatakan langkah hukum itu ditempuh untuk menguji keputusan pimpinan DPRD NTB yang belum memproses usulan pergantian anggota legislatif dari PPP.

Menurut Asikin, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) telah mengatur mekanisme pemberhentian anggota DPRD, termasuk melalui usulan partai politik.

BACA JUGA:Muzihir Sebut Aksi Segel Kantor DPP PPP Hoaks, Kader Diminta Tak Terprovokasi

Dia menilai pimpinan DPRD NTB seharusnya meneruskan usulan PAW kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk diproses sesuai ketentuan. Menurutnya, DPRD bukan lembaga yang berwenang menentukan sah atau tidaknya keputusan partai politik tersebut.

"DPRD itu lembaga legislatif, bukan yudikatif yang bisa memutuskan apakah SK tersebut layak atau tidak. Bukan DPRD NTB yang memutuskan, tetapi KPU. Adapun persoalan perselisihan partai politik itu diselesaikan di mahkamah partai," ujar Prof. Asikin kepada wartawan di Mataram, Selasa (17/11/2026).

Asikin juga menilai pimpinan DPRD NTB telah melakukan penyalahgunaan wewenang karena tidak meneruskan proses PAW. Pihaknya kini menunggu jadwal persidangan untuk menguji dalil gugatan tersebut.

BACA JUGA:Konflik PPP, Prof Asikin Tawarkan Dua Jalan Keluar dan Minta DPRD NTB Tak Kekanak-kanakan

"Bahwa pimpinan DPRD NTB telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Karena yang melakukan verifikasi syarat sahnya PAW adalah KPU bukan DPRD. Di sinilah Abuse Of Powernya. Oleh sebab itu kita uji di Pengadilan siapa yang salah dan benar," tegas Prof. Asikin.

Persoalan ini bermula setelah DPP PPP menerbitkan SK Nomor 0725/SK/DPP/W/IX/2026 tertanggal 26 September 2026. Keputusan tersebut berisi pemberhentian Moch. Akri dari keanggotaan PPP sekaligus pencabutan kartu tanda anggota (KTA).

DPP PPP kemudian menerbitkan SK Nomor 0732/SK/DPP/W/X/2026 tentang usulan PAW. Dalam keputusan itu, Dr. Drs. H. Lalu Syafii, MM, diusulkan menggantikan Moch. Akri sebagai anggota DPRD NTB.

Namun, proses PAW terhadap Moch. Akri dan Marga Harun belum berjalan. Keduanya masih tercatat sebagai anggota DPRD NTB atau berada dalam status quo.

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda sebelumnya menjelaskan, penundaan proses PAW dilakukan setelah pimpinan DPRD berkonsultasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Dalam konsultasi tersebut, pimpinan DPRD disarankan menunggu hingga polemik kepengurusan DPP PPP memiliki kepastian hukum.

"Kami tunda sampai dengan proses Kementerian Hukum selesai dengan pemberhentian Sekjen (DPP). Jadi status quo sementara. Belum ada perubahan," ujar Isvie.

Sumber: