Warga Mataram Minta CCTV hingga Pos Kamling, Dana Lingkungan Kembali Didorong
Aspirasi itu mengemuka saat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menggelar reses dan menyerap masukan masyarakat.-Ramli-
MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID – Kebutuhan kamera pengawas (CCTV), pos keamanan lingkungan, lampu penerangan jalan, hingga perbaikan drainase menjadi aspirasi warga Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Warga berharap kebutuhan tersebut bisa dipenuhi melalui pengelolaan dana lingkungan yang kembali didorong untuk direalisasikan pemerintah kota.
Aspirasi itu mengemuka saat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat, menggelar reses dan menyerap masukan masyarakat. Menurutnya, banyak persoalan di tingkat lingkungan yang sebenarnya tidak membutuhkan anggaran besar, tetapi berdampak langsung terhadap keamanan dan kenyamanan warga.
Ismul menyebut, kebutuhan masyarakat di permukiman umumnya berkaitan dengan fasilitas dasar. Mulai dari CCTV untuk memantau keamanan, pos kamling, lampu penerangan, hingga saluran drainase yang mengalami sedimentasi.
BACA JUGA:Sungai Ancar Meluap, Tiga Lingkungan di Kekalik Jaya Terendam Banjir
Dia menilai, kebutuhan tersebut seharusnya mendapat perhatian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil reses anggota DPRD dan usulan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) perlu diintegrasikan agar tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan.
"Seharusnya pemerintah betul-betul mengajak masyarakat menjadi bagian dari pengelolaan APBD. Sebab, persoalan yang dihadapi masyarakat itu ada di tingkat bawah," ujar Ismul, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, pemerintah kota perlu mengembalikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat melalui program dana lingkungan. Dengan skema tersebut, warga diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menentukan kebutuhan prioritas sekaligus mengelola anggaran sesuai persoalan di wilayah masing-masing.
Selain kebutuhan infrastruktur lingkungan, Ismul juga mendorong dukungan permodalan bagi usaha kecil dan pedagang. Dia mencontohkan, jika pemerintah memberikan bantuan modal Rp2 juta kepada 6.000 pedagang, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp12 miliar.
BACA JUGA:152 Desa Belum Terima Dana Desa Berdaya Rp300 Juta, Wagub NTB Desak Percepatan
Intervensi semacam itu, kata dia, dapat menjadi salah satu cara menggerakkan ekonomi masyarakat. Pemerintah kota tidak seharusnya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur berskala besar, tetapi juga memperkuat ekonomi warga.
"Jangan hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur besar, tetapi pemerintah kota juga perlu mengambil peran lebih besar dalam pemberdayaan masyarakat," tegasnya.
Sebagai bahan perbandingan, Ismul mencontohkan kebijakan Pemerintah Kota Malang yang mengalokasikan dana hibah Rp50 juta untuk setiap Rukun Tetangga (RT). Skema tersebut dinilai dapat dipelajari oleh Pemerintah Kota Mataram melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dia menilai mekanisme pengelolaan dana lingkungan dapat diatur melalui regulasi, salah satunya Peraturan Wali Kota. Dengan begitu, penyaluran dan penggunaan anggaran memiliki dasar hukum serta mekanisme yang jelas.
Harapan serupa disampaikan Kepala Lingkungan Marong Jamak Utara, Muhamad Yadi. Dia menyambut baik dorongan agar dana lingkungan kembali direalisasikan karena kepala lingkungan selama ini berhadapan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat.
Sumber: