MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menelusuri dugaan keterlibatan ajudan Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Lalu Fathon Ahimsa, dan Direktur Operasional PT Air Minum Giri Menang (AMGM), Dadi Rahman, dalam perkara dugaan suap proyek di perusahaan daerah tersebut.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Ihsan, mengatakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Alvonsus Gani, Direktur PT Meconel Sistim Instrument (MSI), menjadi bahan pendalaman untuk pengembangan perkara. KPK akan menelusuri kemungkinan adanya peran pidana penyertaan oleh Lalu Fathon dan Dadi Rahman.
Pendalaman tersebut juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
"Yang jelas, sementara yang bersangkutan (Lalu Fathon dan Dadi Rahman) sebagai saksi dalam perkara ini. Apakah yang bersangkutan ini punya peran penting terkait dengan tindak pidana korupsi atau tidak? Nanti kita lihat setelah persidangan," kata Ihsan, Kamis (12/11/2026).
BACA JUGA:Istri LAZ Mengaku Tak Tahu Asal-Usul Harta Suami, HR-V Hadiah Hamil Diduga dari Duit Suap
Ihsan menegaskan, KPK akan mempelajari seluruh fakta persidangan, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran dalam perkara tersebut atau diduga turut menikmati pemberian uang maupun fasilitas dari Alvonsus.
"Semua pihak yang ada kaitan dengan tindak pidana korupsi, tentunya akan kita pelajari. Apakah itu punya peran penting atau punya peran bersama-samanya dalam tindak pidana tersebut? Tentu itu akan kita pelajari nantinya setelah sidang," ujarnya.
Dalam perkara ini, Alvonsus Gani berstatus sebagai terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Meconel Sistim Instrument (MSI). Perusahaannya merupakan pemenang lelang proyek penyediaan jasa tata kelola air bersih senilai Rp27,1 miliar di PT AMGM. Proyek tersebut diduga diperoleh melalui proses pengondisian.
BACA JUGA:Polda NTB Tunggu Hasil Sidang Dugaan Aliran Uang LAZ ke Sejumlah Perwira
Dalam surat dakwaan, Alvonsus disebut sebagai pihak yang memberikan suap berupa uang, barang, maupun fasilitas kepada LAZ dan Direktur Utama PT AMGM, Sudirman.
Atas perbuatannya, Alvonsus didakwa melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP. Jaksa menjelaskan, kedua pasal tersebut memiliki perbedaan pada aspek pengetahuan dan keyakinan pemberi terhadap kewenangan penerima.
Pasal 605 berkaitan dengan kondisi ketika pemberi mengetahui dan meyakini penerima memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Sementara Pasal 606 diterapkan ketika pemberi tidak mengetahui secara pasti kewenangan tersebut, tetapi memiliki dugaan atau keyakinan bahwa penerima mempunyai kewenangan dimaksud.
KPK masih akan mendalami fakta-fakta persidangan sebelum menentukan langkah hukum lebih lanjut terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara ini.