UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Resmi Tembus Rp2,92 Juta

Sabtu 21-11-2026,14:59 WIB
Reporter : Ryan
Editor : Dedi Suhadi

MATARAM, DISWAYLOMBOK.ID – Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2027 ditetapkan sebesar Rp2.921.059 per bulan. Angka tersebut naik Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.673.861.

Kenaikan itu ditetapkan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026. UMP baru tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik menjelaskan, penetapan UMP dilakukan berdasarkan mekanisme pengupahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

BACA JUGA:Desa Berdaya NTB Kembangkan Peternakan Produktif, Dorong Kemandirian Ekonomi Warga

Ketentuan tersebut menjadi pedoman pemerintah dalam menentukan penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.

Menurut Ahsanul, Gubernur menekankan bahwa kenaikan upah tidak sekadar menyangkut penyesuaian nominal. Kebijakan tersebut juga harus memperhatikan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan dunia usaha mempertahankan kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan.

“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul dalam keterangan resmi Pemprov NTB, Sabtu (21/11/2026).

BACA JUGA:Intip Geliat Ekonomi Desa di Desa Berdaya NTB

Ia mengatakan, aspirasi pekerja yang mengharapkan kenaikan upah lebih tinggi turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027. Kenaikan sebesar 9,245 persen diharapkan dapat mengakomodasi harapan tersebut dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.

Pemprov NTB juga menilai peningkatan kesejahteraan pekerja perlu diiringi penguatan produktivitas, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kerja serta penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan dunia usaha dan membuka peluang kerja.

Gubernur berharap kenaikan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Dengan kebijakan tersebut, pekerja diharapkan memperoleh penghidupan yang lebih baik, sementara dunia usaha tetap memiliki ruang untuk tumbuh dan mempertahankan kesempatan kerja.

Kategori :