Polis Trans NTB Siapkan Lima Program untuk Tekan Masalah PMI

Mataram, Disway Lombok — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lima program melalui Program Kemitraan Lintas Sektor Transformatif atau Polis Trans untuk menekan berbagai persoalan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Persoalan PMI di NTB masih mencakup keberangkatan nonprosedural, kekerasan hingga persoalan pembiayaan sebelum berangkat ke negara tujuan. Berdasarkan data dalam Satu Data NTB, tercatat sekitar 1.327 kasus yang menimpa PMI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Aidy Furqan, mengatakan penanganan persoalan PMI tidak cukup dilakukan oleh satu instansi. Karena itu, sejumlah program disusun dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

Lima program tersebut mencakup pembiayaan keberangkatan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), sertifikasi lisensi P2, standardisasi pemeriksaan kesehatan, pembekalan budaya dan wisata, serta pemberangkatan tenaga produktif dari Desa Berdaya sebagai PMI.

KUR Khusus PMI dan CPMI

Program pertama berkaitan dengan pembiayaan bagi PMI, CPMI, dan pekerja magang. Pemprov NTB menyiapkan skema KUR melalui Bank NTB Syariah.

Dalam skema tersebut, calon pekerja yang membutuhkan biaya keberangkatan dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga yang ditanggung pemerintah daerah.

Aidy mengatakan program tersebut mulai berjalan pada September 2026. Pemberangkatan PMI ke Jepang juga dilakukan dengan menggunakan pola pembiayaan tersebut.

"Program ini mulai efektif 19 September 2026 dan merupakan program pertama dari Disnakertrans. Dan pada 5 Oktober 2026, kaminjuga memberangkatkan PMI ke Jepang dengan pola yang sama," katanya.

Sertifikasi Lisensi P2

Program kedua berkaitan dengan sertifikasi lisensi P2. Menurut Aidy, sebelumnya NTB baru memiliki sertifikasi lisensi P1, sedangkan lisensi P2 mulai tersedia pada September 2026.

"Sertifikasi lisensi ini keluar setelah Disnakertrans NTB bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Provinsi," katanya.

Sertifikasi tersebut berkaitan dengan penguatan kemampuan calon pekerja sesuai persyaratan dari pihak atau negara penerima PMI.

Pemeriksaan Kesehatan

Program ketiga menyangkut pemeriksaan kesehatan calon pekerja. Disnakertrans NTB bekerja sama dengan RS Mutiara Sukma dalam proses pemeriksaan, meski calon pekerja tetap diperbolehkan menggunakan rumah sakit lain.

Menurut Aidy, pemeriksaan tersebut diarahkan untuk memenuhi kesesuaian standar kesehatan yang diberlakukan negara penerima pekerja.

"Ini agar ada kesesuaian atau standarisasi dengan negara penerima pekerja," katanya.

PMI Dibekali Budaya dan Wisata

Sumber: