Stunting NTB Masih Jadi PR Besar, Pemprov Perkuat Intervensi di Daerah

MATARAM, DISWAY LOMBOK — Penurunan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi tantangan besar. Meski prevalensi stunting tingkat provinsi telah mencapai 12,5 persen hingga triwulan II 2026, sejumlah daerah masih mencatat angka tinggi. Lombok Timur menjadi wilayah dengan prevalensi tertinggi, yakni 19,38 persen.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, penanganan stunting membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor. Intervensi tidak cukup dilakukan melalui satu bidang, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah dan didukung data yang akurat.

“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data," kata Nelly dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB 2026 di Gedung Sangkareang, Kamis (29/10/2026).

BACA JUGA:Stunting di Sumbawa Barat Turun Jadi 6,58 Persen, 652 Balita Jadi Fokus Intervensi

Ia mengingatkan, waktu untuk memperkuat intervensi semakin terbatas karena survei gizi nasional berikutnya dijadwalkan berlangsung pada April 2027. Pemerintah daerah diminta memaksimalkan waktu yang tersisa, terutama di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.

“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. Lalu Hamzi Fikri memaparkan data prevalensi stunting kabupaten/kota tahun 2026. Setelah Lombok Timur dengan angka 19,38 persen, prevalensi tertinggi berikutnya tercatat di Lombok Utara sebesar 12,55 persen dan Kabupaten Bima 12,05 persen.

BACA JUGA:Lombok Tengah Kerahkan Operasi GENTING, Perang Melawan Stunting Diperkuat

Secara kumulatif, prevalensi stunting NTB berada pada angka 12,5 persen hingga triwulan II 2026. Capaian tersebut berada di bawah target pemerintah provinsi tahun ini sebesar 20,2 persen dan target nasional sebesar 17,2 persen.

Meski capaian provinsi telah melampaui target, TPPS NTB menegaskan pengawasan dan intervensi tetap perlu diperkuat, terutama di daerah yang masih memiliki prevalensi tinggi.

“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelas Hamzi Fikri.

Sumber: