LOMBOK BARAT, DISWAYLOMBOK.ID – Fauzan Husniadi resmi menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Barat setelah dilantik Wakil Bupati Nurul Adha, Rabu (4/11/2026). Usai pelantikan, Fauzan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari konsolidasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, hingga persoalan kemiskinan dan sampah di kawasan wisata.
Dalam kesempatan tersebut, Nurul Adha menegaskan proses seleksi terbuka jabatan Sekda berlangsung tanpa intervensi dari pihak eksekutif. Ia mengaku telah meminta panitia seleksi (pansel) menentukan tiga kandidat terbaik berdasarkan hasil penilaian profesional.
"Selama proses pansel, saya tidak melakukan intervensi. Saya meminta kepada tim Pansel untuk menetapkan tiga besar sesuai dengan hasil kerja secara profesional. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menetapkan dan melantik hasilnya. Terima kasih kepada tim Pansel," ujar Umi Nurul.
BACA JUGA:Wabup Nurul Adha Minta RSUD Tripat Utamakan Pelayanan Pasien
Wabup berharap Sekda definitif dapat menjadi mitra strategis dalam membenahi tata kelola pemerintahan, terutama pengelolaan keuangan daerah. Sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lombok Barat, Fauzan juga diminta segera mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menekankan pentingnya membangun soliditas antarlembaga dan mengakhiri ego sektoral yang selama ini berpotensi menghambat kinerja pemerintahan.
"Tidak boleh lagi ada kubu-kubuan, mari bersama-sama bangun soliditas dan sinergitas. Tidak ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri atau ego-sektoral," tegasnya.
BACA JUGA:Wabup Nurul Adha Dorong Posyandu Lombok Barat Tangani Kemiskinan hingga Anak Putus Sekolah
Selain konsolidasi birokrasi, Nurul membeberkan sejumlah persoalan yang harus segera ditangani. Di antaranya kemiskinan yang masih berada di angka 11,60 persen, stunting 8,93 persen, serta persoalan anak tidak sekolah yang tercatat mencapai 7.364 orang.
Untuk persoalan anak tidak sekolah, sebagian besar disebut merupakan lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Pemkab Lombok Barat, kata Nurul, telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB karena kewenangan pendidikan tingkat SMA berada di tingkat provinsi.
Tantangan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi Lombok Barat yang masih berada di bawah rata-rata provinsi. Pemerintah daerah diminta bergerak lebih cepat agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Persoalan sampah di kawasan wisata, khususnya Senggigi, juga menjadi perhatian. Keluhan masyarakat mengenai kebersihan destinasi wisata yang beredar di media sosial dinilai perlu ditindaklanjuti dengan pembenahan pengelolaan sampah. Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan yang belum tuntas juga masuk dalam daftar pekerjaan pemerintah daerah.
Nurul berharap pengalaman dan persiapan Fauzan Husniadi dapat memperkuat kinerja birokrasi. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bekerja dalam satu arah agar berbagai persoalan tersebut bisa diselesaikan secara lebih terkoordinasi.