LOMBOK UTARA, DISWAYLOMBOK.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) optimistis target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp266 miliar dapat tercapai. Hingga saat ini, penerimaan yang menjadi kewenangan Bapenda sudah mencapai Rp251,5 miliar atau 94,54 persen dari target.
Artinya, pemerintah daerah masih membutuhkan sekitar Rp14,5 miliar untuk menuntaskan target tersebut. Kepala Bapenda KLU Tri Darma Sudiana bahkan memperkirakan realisasi 100 persen bisa dicapai pada Jumat ini.
Optimisme itu ditopang potensi setoran pajak dari sektor perhotelan dan restoran yang masih belum masuk. Sejumlah hotel besar disebut belum menyelesaikan kewajiban pajaknya untuk masa pajak bulan berjalan.
BACA JUGA:Lombok Utara Dorong Pariwisata dan Budaya Tumbuh Bersama
"Kalau melihat kondisi sekarang, saya yakin Jumat ini sudah bisa mencapai 100 persen. Masih ada hotel-hotel besar yang belum membayar pajak bulan ini, termasuk Koka. Kontribusinya cukup besar, bahkan ada yang nilai pajaknya miliaran rupiah," ungkap Tri Darma.
Ia menjelaskan, wajib pajak hotel dan restoran memiliki waktu hingga 10 hari kerja setelah bulan pajak berakhir untuk menyetorkan kewajibannya. Karena itu, Bapenda masih menunggu potensi penerimaan yang diperkirakan masuk menjelang batas waktu pembayaran.
Selama ini, sektor hotel dan restoran menjadi salah satu penopang utama penerimaan PAD KLU. Kontribusi besar dari sektor tersebut bahkan dapat membantu menutup kekurangan realisasi dari jenis pendapatan lainnya.
BACA JUGA:Lombok Utara Siapkan Wisata Daratan, Senaru hingga Gumantar Masuk Pemetaan
Meski penerimaan yang dikelola Bapenda sudah mendekati target, realisasi PAD secara keseluruhan Kabupaten Lombok Utara masih berada di angka 89,39 persen. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan internal terbaru Bapenda, sementara rekapitulasi capaian masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan setiap bulan.
Untuk memperkuat penerimaan pada tahun berikutnya, Bapenda juga mendorong penerapan digitalisasi pendapatan daerah. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, memetakan potensi pajak, serta meminimalkan potensi penerimaan yang belum tergarap.
Namun, Tri Darma menegaskan bahwa penentuan target PAD ke depan tetap harus mempertimbangkan potensi riil daerah dan kebijakan pimpinan daerah. Dengan begitu, target pendapatan yang ditetapkan dapat lebih terukur dan sesuai kemampuan daerah.