LOMBOK UTARA, DISWAYLOMBOK.ID – Persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga produktivitas pertanian di Lombok Utara diminta tidak lagi dijawab hanya dengan asumsi. Pemerintah daerah didorong menggunakan data, riset, dan inovasi sebagai dasar merumuskan kebijakan pembangunan.
Penegasan itu disampaikan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar saat mengukuhkan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, serta 16 pejabat fungsional perencana di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (16/11/2026).
Pengukuhan tersebut sekaligus menandai perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).
BACA JUGA:Dubes Australia Apresiasi Ketangguhan Masyarakat Lombok Utara
Perubahan ini merupakan tindak lanjut penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai ketentuan perundang-undangan. Penambahan unsur riset dan inovasi diharapkan memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Najmul mengatakan, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Pemerintah harus mampu memahami persoalan secara tepat, menemukan solusi berdasarkan kajian, serta menggali potensi daerah dengan dukungan ilmu pengetahuan dan kearifan lokal.
"Membangun daerah yang penting kita lakukan adalah berbasis data, ilmu pengetahuan, dan kearifan lokal. Inilah sebabnya kata riset, inovasi daerah ini dimasukkan dalam Bapperida," tegasnya.
BACA JUGA:PAD KLU Tembus Rp251,5 Miliar, Setoran Hotel Besar Dinanti
Menurut Najmul, riset dan inovasi selama ini mungkin belum sepenuhnya dianggap sebagai unsur penting dalam pembangunan. Padahal, keduanya menjadi instrumen untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dia mencontohkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Lombok Utara, mulai dari kemiskinan, pengangguran, produktivitas pertanian yang belum optimal, hingga dampak ekonomi pariwisata yang belum merata.
Sebagai daerah pariwisata, Lombok Utara dinilai perlu memastikan sektor tersebut memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Salah satunya melalui kajian komprehensif agar potensi pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
"Kebijakan pemerintah harus lebih tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang didasarkan pada keinginan semata, tetapi didasarkan pada kebutuhan, pengetahuan, dan hasil penelitian," ujarnya.
Selain pariwisata, riset dan inovasi juga diharapkan membantu mengoptimalkan sektor unggulan lainnya, seperti pertanian, peternakan, kelautan, ekonomi kreatif, serta budaya dan kearifan lokal. Pengembangan potensi tersebut diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Najmul juga meminta Bapperida melanjutkan pengembangan inovasi berbasis data yang telah berjalan, termasuk Big Data, data tunggal, dan berbagai aplikasi pendukung pemerintahan.
Inovasi pelayanan publik, lanjutnya, tidak harus selalu berbentuk teknologi canggih. Perubahan sederhana yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga perlu dikembangkan.