Mataram, Disway Lombok — Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalir ke Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai sekitar Rp7 triliun hingga 30 September 2026. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu penerima alokasi terbesar, dengan realisasi anggaran Rp4,6 triliun untuk mendukung operasional 856 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Adi Widyandana, menyampaikan data tersebut saat memaparkan perkembangan pelaksanaan anggaran pemerintah di NTB.
“Realisasinya setidaknya ini hingga 30 September kita pantau sudah setidaknya Rp7 triliun uang APBN Jakarta yang sudah mengalir di NTB,” kata Adi.
BACA JUGA:Belanja Negara di NTB Tembus Rp19,16 Triliun, Serapan Anggaran Capai 75,90 Persen
Menurutnya, belanja negara tersebut mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pemenuhan gizi, pembiayaan perumahan, pengembangan koperasi desa, pendidikan, hingga ketahanan energi dan pangan.
Dari sejumlah program tersebut, MBG mencatat realisasi anggaran sekitar Rp4,6 triliun. Program ini didukung 856 SPPG dan telah menjangkau sekitar 1,86 juta penerima manfaat di NTB.
Besarnya anggaran dan jangkauan penerima manfaat membuat pelaksanaan MBG membutuhkan pengawasan berkelanjutan. Kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta transparansi penggunaan anggaran menjadi aspek penting agar program tersebut memberikan manfaat sesuai tujuan.
BACA JUGA:Waspada Penipuan WhatsApp Catut Nama DJP, Jangan Asal Klik Tautan dan Berbagi Layar
Selain MBG, pemerintah mengalokasikan Rp299 miliar untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program yang berkaitan dengan target pembangunan tiga juta rumah itu melibatkan tujuh bank penyalur dan 138 kontraktor atau pengembang. Adi menyebut sebanyak 2.241 unit rumah telah terbangun di 181 titik lokasi di NTB.
Pelaksanaan program perumahan tersebut perlu diikuti keterbukaan informasi mengenai persyaratan, mekanisme pembiayaan, dan akses bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Koperasi Merah Putih Catat 232 Ribu Transaksi
Di sektor ekonomi desa, NTB memiliki 1.172 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah mengantongi nomor badan hukum. Kabupaten Lombok Timur mencatat jumlah terbanyak, yakni 255 koperasi.
Sementara itu, koperasi yang mulai menjalankan kegiatan usaha telah membukukan 232.681 transaksi dengan nilai mencapai Rp2,89 miliar.
Angka transaksi tersebut menunjukkan adanya aktivitas usaha pada koperasi yang telah beroperasi. Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi dan transaksi. Keberlanjutan usaha, transparansi pengelolaan, serta manfaat ekonomi yang diterima anggota juga menjadi faktor penting.