"Media sosial seharusnya menjadi ruang bagi remaja untuk membangun kreativitas dan identitas positif. Jangan sampai keberanian melakukan kekerasan justru dijadikan konten untuk memperoleh pengakuan," tegasnya.
Ia menilai literasi digital perlu diperkuat, baik bagi remaja maupun orang tua. Anak-anak harus memahami bahwa tidak semua tantangan perlu dijawab dan tidak semua penghinaan harus dibalas.
Sekolah dan Masyarakat Harus Ikut Bertanggung Jawab
Lebih jauh, Agus menegaskan pencegahan kekerasan remaja tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga. Sekolah, lingkungan tempat tinggal, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, hingga pemerintah harus terlibat dalam membangun sistem pencegahan yang terintegrasi.
Sekolah, misalnya, perlu menjadi ruang komunikasi yang aman bagi siswa. Guru dan tenaga pendidik tidak hanya berperan menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga harus mampu mendeteksi perubahan perilaku serta memberikan pendampingan ketika siswa menghadapi persoalan.
Sementara itu, lingkungan masyarakat perlu memperkuat kepedulian melalui komunikasi rutin antara perangkat lingkungan, tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi pemuda.
Agus juga mendorong penyediaan ruang aktualisasi positif bagi remaja, mulai dari kegiatan olahraga, seni, kewirausahaan, hingga komunitas otomotif yang tertib.
"Kita perlu mengembalikan fungsi lingkungan sosial sebagai ruang pendidikan karakter. Sekolah, keluarga, dan masyarakat harus membangun komunikasi yang saling terhubung," katanya.
Menurutnya, remaja membutuhkan ruang untuk menyalurkan energi, kreativitas, sekaligus memperoleh pengakuan. Jika ruang positif tersebut tidak tersedia, sebagian remaja berisiko mencari pengakuan melalui kelompok yang justru membahayakan dirinya maupun orang lain.
Pemkot Mataram Diminta Bangun Sistem Pencegahan
Terkait langkah pemerintah, Agus mendorong Pemkot Mataram mengembangkan pendekatan komunikasi sosial berbasis komunitas. Upaya tersebut tidak boleh berhenti pada imbauan atau kampanye sesaat.
Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, sekolah, orang tua, dan perangkat lingkungan. Identifikasi wilayah rawan juga perlu dilakukan berdasarkan laporan yang terverifikasi untuk mencegah kekerasan berulang maupun aksi balasan antarkelompok.
Dalam jangka menengah, penguatan komunikasi keluarga dan sekolah perlu menjadi prioritas melalui edukasi pengasuhan remaja, pelatihan komunikasi keluarga, konseling sekolah, serta literasi digital.
Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah perlu membangun ekosistem pergaulan yang sehat melalui perluasan kegiatan kepemudaan, pendampingan remaja berisiko, dan pengembangan komunitas positif.
Agus menilai, pendekatan tersebut harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Terlebih, ketika tindakan kekerasan telah mengakibatkan korban jiwa, proses hukum harus tetap dilakukan sesuai ketentuan dengan memperhatikan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
Jangan Menunggu Ada Korban Jiwa