MATARAM, DISWAY LOMBOK – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami melalui simulasi penanggulangan bencana lintas sektor yang berlangsung pada 19–22 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi ajang menguji koordinasi antarlembaga sekaligus mengevaluasi mekanisme penanganan dalam situasi darurat.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan simulasi diperlukan untuk memastikan kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menghadapi bencana yang waktu kejadiannya tidak dapat dipastikan.
“Ancaman bencana tidak dapat kita prediksi secara pasti, sehingga kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” ujarnya.
BACA JUGA:Pemkot Mataram Tunggu Kejelasan Aturan Gaji ASN Lewat Koperasi Merah Putih
Menurut Sadimin, NTB menghadapi beragam potensi ancaman bencana, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga aktivitas gunung api. Kondisi tersebut menuntut kesiapan sumber daya manusia, prosedur penanganan, serta koordinasi yang solid antarlembaga.
Ia menegaskan, penanggulangan bencana tidak bisa hanya mengandalkan BPBD. Pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat harus memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah yang perlu dilakukan ketika situasi darurat terjadi.
“Simulasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem dan tahapan penanganan bencana, termasuk mekanisme mitigasi yang harus dilakukan. Kita ingin seluruh pihak semakin siap ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
BACA JUGA:KPK Dampingi Pemkot Mataram Perkuat Tata Kelola Anggaran dan Cegah Korupsi
Selain menguji koordinasi lapangan, Pemprov NTB juga memperkuat sistem informasi kebencanaan melalui aplikasi SIAGA NTB yang dikembangkan bersama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB.
Aplikasi tersebut mendukung sistem peringatan dini berbagai jenis bencana sekaligus menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di wilayah NTB. Informasi yang masuk dapat membantu proses identifikasi kejadian, penentuan langkah penanganan, hingga perencanaan pemulihan sesuai kondisi di lapangan.
Sementara itu, perwakilan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Roswanto, S.Pd., M.M., mengatakan simulasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk menguji mekanisme kerja antarlembaga dalam penanggulangan bencana.
BACA JUGA:Proyek SPALDT Mataram Ditargetkan Layani 13.500 KK hingga 2029
Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan pemahaman kebencanaan, serta memastikan prosedur mitigasi dan penanganan darurat dapat diterapkan secara efektif.
Evaluasi selama simulasi diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam komunikasi, koordinasi, dan kesiapan setiap unsur. Hasilnya menjadi bahan perbaikan agar penanganan bencana ke depan dapat berjalan lebih cepat dan terarah.
Sadimin berharap simulasi tersebut tidak berhenti sebagai latihan, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam sistem penanggulangan bencana di NTB.